TIMES KARAWANG, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, ke Istana Kepresidenan Jakarta,  Selasa (20/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya prinsip transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi, khususnya dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi memang penekanan di tata kelola, di transparansi, keterbukaan, dan juga akuntabilitas juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik, dan menjadi penggerak terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, tadi itu yang disampaikan oleh beliau," ujar Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Presiden juga memberikan arahan khusus terkait investasi Danantara agar dilakukan secara profesional dan terbuka, mulai dari sektor hilirisasi hingga energi bersih. Menurut Rosan, arahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim ahli serta pelibatan para pakar dari berbagai bidang.

"Karena kami juga harus mempunyai pertanggungjawaban dari dana yang kita keluarkan, diharapkan juga kami, kami sampaikan, kami akan menaruh tim-tim yang kuat, dan terbuka juga untuk menaruh expert-expert yang dibutuhkan, agar ke depannya juga menjadi, dari segi governance-nya, dari segi tata kelolanya juga menjadi lebih baik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Rosan juga menekankan bahwa seluruh investasi yang dilakukan Danantara akan melalui proses due diligence yang menyeluruh. Beberapa proyek strategis yang saat ini tengah difinalisasi telah melewati evaluasi dari aspek finansial, legal, administratif, hingga teknologi.

“Kami juga akan terbuka kepada publik investasinya apa saja yang kami lakukan. Karena buat kami yang paling penting juga prosesnya ini kami sudah lakukan secara benar, secara komprehensif dan sesuai dengan aturan yang ada,” ucap Rosan.

Dalam pertemuan yang digelar terbatas tersebut, turut hadir yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*)