TIMES KARAWANG, JAKARTA – Ambisi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza berpotensi memantik kekacauan baru di kawasan Timur Tengah.

Mesir dan Yordania, Rabu kemarin menegaskan  bersatu mengenai pembangunan kembali Jalur Gaza, tanpa menggusur rakyat Palestina di sana.

Namun Israel, pada hari yang sama kemarin mengeluarkan ancaman akan melancarkan perang baru terhadap Hamas, dengan mengusir semua warga Palestina dari wilayah Gaza seperti yang direncanakab Donald Trump untuk jika Hamas tidak membebaskan semua sandera, Sabtu lusa.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Raja Yordania, Abdullah II menegaskan pada hari Rabu "kesatuan" posisi negara mereka terkait Gaza itu, sehari setelah Donald Trump berbicara dengan raja Yordania itu di Washington.

"Kedua pemimpin menegaskan kesatuan posisi Mesir dan Yordania terkait rekonstruksi Jalur Gaza yang dilanda perang, tanpa menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka," bunyi pernyataan dari kantor kepresidenan Mesir itu.

Pernyataan lain dari istana kerajaan Yordania menyebutkan, kedua pemimpin itu menekankan posisi bersama, menolak penggusuran paksa warga Palestina.

Kedua pernyataan tersebut juga merujuk pada kesediaan mereka untuk "bekerja sama" dengan Trump guna mencapai "perdamaian yang adil dan abadi" di Timur Tengah.

Mesir dan Yordania telah menjadi yang terdepan dalam perlawanan keras Arab terhadap rencana Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke kedua negara tersebut.

Kecaman Sekjen Liga Arab

Sementara itu Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit juga menegaskan, menolak rencana Donald Trump untuk menguasai Gaza. "Rakyat Palestina secara historis adalah penduduk Gaza dan Tepi Barat," tegas Aboul Gheit.

 Di tengah-tenfah KTT Pemerintah Dunia yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (12/2/2025) kemarin, Aboul Gheit juga menyatakan masyarakat Timur Tengah tidak bisa menerimakan setiap upaya mengusir penduduk Palestina dari Gaza. 

"Hari ini fokus Gaza, terus besok akan berganti ke Tepi Barat dengan tujuan mengosongkan Palestina dari penduduknya yang bersejarah," kata Aboul Gheit seperti dilansir Al Jazeera.

"Ini tidak bisa diterima bagi dunia Arab yang telah memperjuangkan gagasan ini selama 100 tahun," tegasnya.

Pernyataan Aboul Gheit tersebut senada dengan sikap pemimpin negara-negara Arab lainna dalam menanggapi rencana Trump merebut Gaza. Sejumlah pihak mengkritik, bahwa rencana presiden AS itu sebagai pembersihan etnis.

Selain masih ngotot akan mengusir warga Palestina dari Gaza, khusus kepada Yordania dan Mesir,  "kemungkinan" ia akan menghentikan bantuan ke kedua negara tersebut jika mereka menolak menerima warga Palestina.

Namun diluar dugaan, meski telah berbicara dengan Donald Trump di Washington,  Raja Yordania kukuh, negaranya tetap "teguh"  menentang pemindahan paksa warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. "Ini adalah posisi Arab yang bersatu," tulis Abdullah di media sosial.

Mesir juga telah  mengumumkan minggu ini, bahwa mereka akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak negara-negara Arab akhir bulan ini.  Disebutkan dalam pertemuan itu akan disajikan "visi komprehensif" untuk rekonstruksi Gaza dengan cara yang memastikan, bahwa warga Palestina tetap berada di tanah mereka.

Mesir dan Yordania, keduanya adalah sekutu utama AS, dan sangat bergantung pada bantuan asing dan AS dianggap sebagai salah satu donor utama mereka.

Israel Lanjutkan Perang

Sementara zionis Israel, telah mengancam akan mengusir warga Palestina dari Gaza dengan cara perang baru yang berbeda intensitasnya dari sebelumnya. Ancaman itu dikeluarkan jika Hamas tidak membebaskan seluruh sisa sandera pada hari Sabtu lusa. Ancaman serupa juga dilontarkan Donald Trump.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menyatakan, Israel akan melancarkan perang baru terhadap Hamas yang arahnya merealisasikan rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah tumpah darahnya itu.

Atas ancaman Amerika Serikat dan Israel itu, berpotensi menciptakan kekacauan baru di Timur Tengah karena negara-negara Arab, termasuk Yordania dan Mesir telah tegas menentangnya. (*)