TIMES KARAWANG, LAMONGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lamongan (PKB Lamongan) membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. 

Upaya ini menjadi wujud komitmen politik PKB dalam memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga Lamongan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan publik.

Anggota Fraksi PKB, Mukhammad Freddy Wahyudi, menyebut serap aspirasi bukan hanya formalitas. Melainkan bagian dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB agar seluruh fraksi di daerah aktif mendengarkan suara rakyat.

“Jadi begini, pertemuan ini adalah bagian dari agenda partai kita. Kadang penyerapan aspirasi yang kita lakukan kan dengan reses. Lah ini ada informasi baru dari DPP agar semua fraksi bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk sebanyak-banyaknya menyerap aspirasi dari masyarakat,” ujar Freddy di kantor DPC PKB Lamongan, Minggu (21/9/2025).

Freddy menegaskan, rekomendasi yang disampaikan masyarakat maupun tokoh agama akan dibawa dalam forum-forum resmi DPRD Lamongan. Aspirasi itu akan menjadi dasar pertimbangan Fraksi PKB dalam setiap pembahasan kebijakan, baik di tingkat komisi maupun rapat paripurna.

“Rekomendasi dari masyarakat dan tokoh agama nanti teman-teman biar rekomendasi ini akan kita bawa aspirasinya ketika kita ada rapat-rapat di kedewanan,” ujar Freddy yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lamongan. 

Menurut Freddy, mekanisme ini serap aspirasi ini penting agar kebijakan daerah tidak lepas dari kebutuhan dasar warga. Dengan begitu, sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah bisa lebih tepat sasaran.

Dalam forum serap aspirasi kali ini, isu-isu yang mengemuka adalah persoalan infrastruktur jalan dan pendidikan yang juga banyak disampaikan warga. Mulai dari pemerataan sarana sekolah, beasiswa, hingga dukungan terhadap tenaga pendidik.

“Semua persoalannya kita serap. Menurut saya aspirasi inu baik, perlu kita pertahankan, karena memang seperti tadi dari PCNU harapannya juga begitu,” kata Freddy.

Selain itu, Freddy juga menyoroti Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan. Jalur ini sempat dibuka, namun ditutup kembali setelah terjadi kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, Jalan Lingkar Utara sempat dibuka terus ada kecelakaan sehingga ditutup sementara. Harusnya, ia menyebut, rambu-rambu sudah dipasang.

"Dan itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Tapi memang mungkin terbentur anggaran dan lain sebagainya, karena itu kan anggaran dari pusat. Kita hanya menyediakan lahan, mereka yang membuat jalan dan perangkatnya,” ucap Freddy.

Ia berharap pemerintah pusat lebih cepat merespons kebutuhan rambu lalu lintas dan fasilitas pendukung di jalur strategis tersebut. Sebab, keberadaan JLU sangat vital dalam mengurai kemacetan sekaligus mendukung mobilitas ekonomi masyarakat Lamongan dan sekitarnya.

Dengan terbukanya ruang aspirasi, Fraksi PKB Lamongan berharap program pemerintah tidak hanya berorientasi pada target makro, melainkan menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Freddy menyebut, komunikasi politik antara partai, tokoh agama, dan masyarakat akan terus diperkuat.

Melalui langkah ini, PKB Lamongan berkomitmen menjaga politik kerakyatan agar tetap hadir di tengah warga. Aspirasi masyarakat bukan sekadar didengar, tetapi diperjuangkan hingga menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat.

“Yang terpenting, semua masukan masyarakat jangan berhenti di forum ini saja. Kita kawal bersama-sama agar sampai pada pelaksanaan kebijakan,” katanya. (*)