TIMES KARAWANG, JAKARTA – Aset negara Indonesia masih aman jika dibandingkan dengan kewajiban. Hal itu ditegaskan oleh Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Mundhi Saptono.

Kata dia, jumlah aset negara berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP 2020 audited mencapai Rp 11.098,67 triliun atau naik Rp 631,14 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 10.460,5 triliun.

Bahkan lanjut dia, dari tahun 2016 lalu mengalami kenaikan jumlah aset yang luar biasa karena adanya revaluasi atau penilaian kembali atas Barang Milik Negara (BMN).

"Ini kita lakukan di 2017 dan 2018, kemudian kami perbaiki di 2019 dan 2020 sehingga dapat angka aset itu,” ujar Mudhi dilansir dari Antara, Sabtu (18/9/2021).

Ia menyampaikan, aset negara yang dimaksud terdiri dari tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Sementara itu, runway bandara, terminal bus, dan terminal di pelabuhan juga merupakan barang milik negara.

Sedangkan untuk kewajiban negara berdasarkan laporan yang sama mencapai Rp6.626,4 triliun yang didominasi kewajiban jangka panjang.

Meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.740,2 triliun, nilai kewajiban negara Indonesia masih aman karena lebih rendah dibandingkan aset negara.

“Aset atau BMN kita masih sangat aman dibandingkan kewajiban kita. Jadi kalau kita melihat kewajiban kita seperti utang, kita juga harus melihat aset kita,” jelasnya. Ia pun membandingkan, aset negara Indonesia masih lebih besar dibandingkan negara lain seperti Singapura.

Enam Kementerian

Setidaknya, ada enam kementerian dan lembaga dengan nilai Barang Milik Negara (BMN) paling besar berdasarkan Laporan Keuangan (LKPP) Pemerintah Pusat 2020 audited.

Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepolisian Negara RI.

Berikut Rinciannya:

1) KemenPUPR memiliki aset yang beragam senilai Rp 2.217,88 triliun, mulai dari irigasi, bendungan, jalan nasional, dan jalan tol. Itu aset mereka.

2) Kemenhan memiliki aset senilai Rp 1.923,40 triliun yang berupa alutsista dan tanah yang tersebar di berbagai markas TNI.

3) Kemensesneg memiliki aset senilai Rp 640,27 triliun yang kemudian ditambah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

4) Kemenhub memiliki aset senilai Rp 613,42 triliun, mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, dan macam-macam, termasuk balai diklat dan kampus-kampus perhubungan di seluruh Indonesia.

5) Kemendikbud memiliki aset Rp 451,82 triliun dengan kampus dan universitas yang dikelola mereka.

6) Polri memiliki aset dengan nilai Rp 408,40 triliun.

Mundhi menjelaskan, BMN memiliki kontribusi yang beragam untuk negara, antara lain sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BMN digunakan untuk memenuhi persyaratan underlying saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).

Kata dia, pemerintah juga menggunakan BMN untuk mendorong perekonomian negara, misalnya dengan pembangunan jalan tol yang membuat distribusi barang di Indonesia lebih cepat dan lebih berdaya saing dibandingkan negara lain.

Dengan memanfaatkan BMN, pemerintah juga mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) misalnya dengan menyewakan suatu BMN.

“Dengan BMN pemerintah juga dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan, misalnya saat Covid-19 pemerintah menggunakan BMN seperti Wisma Atlet sebagai tempat isolasi. Ini jadi menghemat anggaran daripada harus membangun gedung baru,” ujarnya. (*)